SISCOBIKES
Sistem Costing Biaya Kesehatan

Login

Tentang SISCOBIKES

Sesuai dengan Permendagri 100/2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan SPM bidang kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berbeda dengan SPM sebelumnya dimana pencapaian target-target SPM merupakan kinerja Kementrian Kesehatan, maka pada SPM saat ini pencapaian target-target tersebut adalah kinerja Pemerintah Daerah dan menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan SPM merupakan bahan bagi Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepada Kepala Daerah.

Secara khusus, SPM bidang kesehatan diatur di dalam Permenkes 4/2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan. Disebutkan didalamnya bahwa capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu setiap jenis pelayanan dasar bidang kesehatan harus mencapai 100%. Hal ini berarti Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya menyeluruh dan terukur untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar yang optimal sejak dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaanya.

Untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) telah membangun sebuah perangkat pembiayaan (costing tool) berbasis Microsoft Excel yang disebut dengan Sistem Costing Biaya Kesehatan (Siscobikes) sejak tahun 2018. Saat ini Siscobikes telah memasuki revisi versi ke-3 dengan sejumlah penyempurnaan termasuk dengan adanya menu pre-estimasi satuan harga barang yang dapat digunakan sesuai dengan lokasi daerah masing-masing di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Penggunaan Siscobikes oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat bermanfaat terutama untuk memperkirakan berapa kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pemenuhan 100% target SPM di daerah masing-masing.

Dokumentasi

PP Nomor 2 Tahun 2018

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal.
Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
PP ini mengatur tentang: Standar Pelayanan Minimal.

Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini diluncurkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Permenkes Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, setelah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2019.

Petunjuk Pengisian Tools SISCOBIKES

Dokumen ini berisi petunjuk pengisian tools SISCOBIKES

Arah Kebijakan DAK dan Upaya Pencapaian SPM

Arah Kebijakan DAK dan Upaya untuk pencapaian SPM di tahun 2020 - 2023

SPM dan DAK Non Fisik 2019

SPM dan DAK Non Fisik 2019

Lihat selengkapnya...

Statistik

32

Kabupaten/Kota yang sudah melaporkan perencanaan tahun 2022

40

Kabupaten/Kota yang sudah melaporkan pelaksanaan SPM tahun 2021

0

Provinsi yang sudah melaporkan perencanaan tahun 2022

0

Provinsi yang sudah melaporkan pelaksanaan SPM tahun 2021


0

Kabupaten/Kota yang sudah melaporkan perencanaan tahun 2023

32

Kabupaten/Kota yang sudah melaporkan pelaksanaan SPM tahun 2022

0

Provinsi yang sudah melaporkan perencanaan tahun 2023

0

Provinsi yang sudah melaporkan pelaksanaan SPM tahun 2022

Mengenal Lebih Jauh SISCOBIKES

Agar pengguna makin memahami cara pengoperasian tool SISCOBIKES, kami sudah menyediakan modul e-Learning. Diharapkan modul e-Learning ini dapat membantu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengisikan data ke dalam tool SISCOBIKES

Pengantar

Tools Pendukung SISCOBIKES

Silakan mengunduh dokumen pendukung pengisian perencanaan yang diperlukan

SISCOBIKES Kab/Kota

Untuk Pemasukan data perencanaan penganggaran pelaksanaan SPM di tingkat Kabupaten/Kota

Unduh

SISCOBIKES Provinsi

Untuk Pemasukan data perencanaan penganggaran pelaksanaan SPM di tingkat Provinsi

Unduh

Import Kabupaten/Kota

Tools untuk melakukan import dari tools pemasukan data SISCOBIKES Kabupaten/Kota agar data siap diunggah ke aplikasi

Unduh

Lihat selengkapnya...

Pertanyaan dan Penjelasan

Berikut beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna pada saat pengisian dan pengoperasian aplikasi SISCOBIKES offline (dalam format Excel) maupun aplikasi SISCOBIKES berbasis web. Semoga daftar ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pengguna. Jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum terakomodir, silakan kontak kami pada nomor-nomor yang tertulis di bawah ini.

Lihat selengkapnya...